Tangis dan Harapan Guru Honorer Warnai Aksi Damai di Ponorogo, Tuntut Status Diakui

Ribuan Guru Honorer Non-Dapodik Gelar Aksi Damai di Ponorogo, Tuntut Pengakuan dan Kepastian Nasib

Ponorogo - Wartakotakita.com - Ribuan Guru Honorer Non-Dapodik mengenakan seragam hitam-putih menggelar aksi damai di halaman Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Selasa (26/05/2026). Mereka menuntut pengakuan resmi melalui pendataan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai syarat utama memperoleh kepastian status dan masa depan mereka sebagai tenaga pendidik.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi puncak keresahan para Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama bertahun-tahun merasa terhambat secara administratif. Tidak masuknya nama mereka dalam sistem Dapodik membuat para guru honorer tersebut tidak memiliki akses mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun berbagai program bantuan dari pemerintah pusat.

Dalam aksi damai itu, para peserta membawa harapan besar agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk membuka akses pendataan Dapodik bagi guru honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo.

Ketua Forum Guru Honorer Non-Dapodik Kabupaten Ponorogo, Mahmud Danuri, menegaskan bahwa aksi tersebut murni dilakukan untuk memperjuangkan kejelasan status para guru yang selama ini telah mengabdi di dunia pendidikan.

“Gelaran aksi hari ini adalah aksi damai untuk menyuarakan aspirasi bahwasanya kami Guru Honorer non-Dapodik di Kabupaten Ponorogo itu ada dan nyata. Kami tidak berniat buruk kepada pemerintah daerah, tetapi kami semua minta keberadaan kami diakui. Tolong pemerintah daerah, benang simpulnya itu ada di daerah. Saya minta segera ada regulasi untuk kami semua dimasukkan ke dalam Dapodik,” tegas Mahmud Danuri di hadapan massa aksi.

Aksi damai tersebut juga mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Ponorogo. Salah satunya datang dari Anggota DPRD Ponorogo, Riyanto, yang hadir langsung menemui para guru honorer. Ia mengaku prihatin sekaligus terharu melihat kondisi para pendidik yang nasibnya masih belum mendapatkan kepastian.

Menurut Riyanto, aspirasi para guru honorer non-Dapodik harus dikawal bersama agar menemukan solusi yang sesuai dengan regulasi pemerintah.

“Sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan sambutan, karena saya tahu persis kondisi guru-guru yang nasibnya seperti itu. Hampir saya tidak bisa mengurai kata-kata. Intinya kami menerima, kami melangsungkan dan mengawal apa aspirasi dari teman-teman guru GTT non-Dapodik. Bagaimana kita berikan masukan, harus ada match dari apa yang dimaui oleh teman-teman GTT dan Pemerintah Daerah karena kita tidak bisa lepas dari regulasi,” ujar Riyanto usai menemui massa aksi.

Persoalan utama yang dihadapi para guru honorer tersebut yakni belum dibukanya akses Dapodik. Kondisi itu disebut-sebut berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah daerah dikabarkan masih terganjal aturan batas maksimal belanja pegawai yang telah melampaui ketentuan nasional.

Meski demikian, Riyanto berharap ada solusi terbaik agar seluruh guru honorer non-Dapodik bisa memperoleh kesempatan masuk dalam sistem Dapodik dan mengikuti seleksi PPPK.

“Rata-rata guru ini telah mengabdi antara enam hingga sepuluh tahun dengan honor yang sangat minim, berkisar Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan,” ungkapnya.

Usai melakukan aksi damai, perwakilan massa kemudian mengikuti audiensi yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Para guru berharap, pertemuan tersebut menghasilkan keputusan nyata yang berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Ponorogo.

Reporter : Red Tim
Penulis : Eka Harnawa
Editor : Tim Redaksi wartakotakita.com