Kusumo Yudho: Bupati Ponorogo, Freemason, dan Politik Elite Kolonial
 |
| foto : Halaman 170 dari buku terekat mason bebas dan masyarakat dihindia belanda dan indonesia 1764-1962 karya Dr.Th.Stevens |
Menelusuri Jejak Elite Lokal dalam Jaringan Kekuasaan Hindia Belanda
Sejarah lokal kerap diposisikan sebagai narasi pinggiran, terpisah dari arus besar politik kolonial. Namun, pembacaan arsip dan kajian historiografi justru menunjukkan hal sebaliknya. Ponorogo, sebuah wilayah di pedalaman Jawa Timur, pada awal abad ke-20 terhubung langsung dengan jaringan kekuasaan kolonial tingkat tertinggi. Keterhubungan itu tercermin melalui figur Raden Mas Kusumo Yudho, Bupati Ponorogo yang tercatat sebagai anggota Tarekat Mason Bebas (Freemasonry) sekaligus anggota Volksraad dan Raad van Indië.
Fakta ini bukan sekadar catatan biografis, melainkan kunci penting untuk memahami bagaimana kolonialisme bekerja melalui mekanisme kooptasi elite lokal. Kekuasaan kolonial tidak hanya dijalankan dengan kekuatan militer, tetapi juga melalui pendidikan, jaringan sosial, serta organisasi transnasional yang membentuk kesadaran dan loyalitas elite pribumi terdidik.
Freemasonry sebagai Ruang Integrasi Elite Kolonial
Dalam historiografi kolonial, Freemasonry di Hindia Belanda bukanlah organisasi mistik rahasia sebagaimana sering dipersepsikan dalam wacana populer. Ia merupakan perkumpulan elite modern yang menghimpun pejabat kolonial, intelektual Eropa, serta segelintir elite pribumi terdidik.
Dalam kajian monumentalnya, Th. Stevens mencatat bahwa Kusumo Yudho dilantik sebagai anggota loge “Mataram” pada tahun 1909. Pada tahun 1930, bertepatan dengan pengangkatannya sebagai anggota Raad van Indië, ia bahkan menjadi anggota Pengurus Besar Provinsial. Keanggotaan ini menunjukkan posisi strategisnya dalam jaringan kekuasaan kolonial.
Keanggotaan tersebut tidak berdiri sendiri. Ia beririsan langsung dengan jalur karier administratif Kusumo Yudho yang menanjak secara konsisten, dari birokrasi kolonial, menjabat Bupati Ponorogo, hingga duduk di lembaga-lembaga representatif kolonial seperti Volksraad, dan mencapai puncaknya di Raad van Indië. Dalam sistem kolonial Hindia Belanda, akses ke lembaga-lembaga ini hampir mustahil diraih tanpa modal sosial dan jaringan politik yang kuat, dan Freemasonry menyediakan ruang strategis untuk itu.
Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Barat
Kusumo Yudho (1882–1955) merupakan putra dari Paku Alam V, yang oleh sejarawan Harry Poeze disebut sebagai “seorang raja yang sangat maju” dan “jauh lebih maju dari zamannya”. Keluarga Paku Alam dikenal memiliki keterwakilan kuat di kalangan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda pada masa itu.
Menurut catatan Stevens, Paku Alam V mengirim Kusumo Yudho ke Belanda pada tahun 1890, ketika usianya baru delapan tahun. Di Nijmegen, ia menempuh pendidikan di lagere school dan H.B.S.. Pada tahun 1900, ia melanjutkan studi kedokteran di Universiteit van Amsterdam, namun harus menghentikan pendidikannya setelah dua tahun akibat wafatnya sang kakak, Paku Alam VI, sehingga ia kembali ke Yogyakarta.
Tidak lama berselang, Kusumo Yudho kembali ke Belanda untuk mengikuti ujian besar pegawai negeri. Sejarawan Cees Fasseur mencatat bahwa ia sempat ditempatkan oleh Gubernur Jenderal Van Heutz sebagai aspirant-controleur di Pemerintahan Dalam Negeri Belanda. Namun, keputusan tersebut tidak sejalan dengan kebijakan kementerian wilayah jajahan dan akhirnya dibatalkan.
Elite Perantara dalam Struktur Kolonial
Dalam membaca figur seperti Kusumo Yudho, historiografi kontemporer menghindari dikotomi simplistik antara “kolaborator” dan “nasionalis”. Elite pribumi terdidik lebih tepat dipahami sebagai elite perantara, yang beroperasi di antara kepentingan kolonial dan realitas sosial lokal. Mereka bukan penguasa penuh, tetapi juga bukan aktor pasif.
Stevens menegaskan pentingnya posisi Kusumo Yudho sebagai seorang pegawai pemerintah dan Mason Bebas, yang tercermin dari kariernya yang gemilang. Karier tersebut dimulai di badan perkreditan Hindia, berlanjut sebagai Bupati Ponorogo, kemudian anggota Volksraad, dan berpuncak pada keanggotaannya di Raad van Indië pada tahun 1930.
Dalam konteks Ponorogo, posisi Kusumo Yudho sebagai bupati sekaligus anggota Freemason dan Volksraad menunjukkan bahwa wilayah ini tidak berada di luar arus besar kolonialisme. Sebaliknya, Ponorogo merupakan bagian dari sistem politik kolonial yang terintegrasi, meskipun dalam posisi yang tidak setara.
Politik Representasi dan Batas-Batas Kekuasaan
Volksraad kerap dipahami sebagai simbol awal keterlibatan pribumi dalam politik modern. Namun, kewenangannya sangat terbatas. Pada awal pembentukannya, lembaga ini hanya berfungsi sebagai badan penasihat Gubernur Jenderal, dan baru pada tahun 1927 memperoleh fungsi ko-legislatif, itupun tetap berada di bawah hak veto gubernur jenderal.
Keanggotaan Kusumo Yudho di Volksraad tidak serta-merta mencerminkan kekuasaan substantif. Namun secara simbolik, kehadirannya berperan penting dalam memberi wajah inklusif pada kolonialisme serta memperkuat legitimasi pemerintahan Belanda di mata masyarakat lokal.
Hal serupa berlaku pada keanggotaannya di Raad van Indië. Posisi ini mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi pemerintah kolonial terhadapnya, sekaligus menunjukkan bagaimana elite lokal tertentu dijadikan mitra strategis untuk menjaga stabilitas politik dan administratif Hindia Belanda.
Membaca Sejarah tanpa Mitos dan Sensasi
Mengungkap keterlibatan Kusumo Yudho dalam Freemasonry bukanlah upaya membangun teori konspirasi, apalagi melakukan penilaian moral retrospektif. Sebaliknya, pembacaan ini bertujuan mengembalikan sejarah ke ranah analisis yang dewasa dan berbasis sumber.
Kolonialisme bekerja tidak semata melalui kekerasan, tetapi juga melalui persetujuan, negosiasi, dan integrasi elite. Dengan memahami peran Kusumo Yudho secara kontekstual, kita diajak melihat bahwa sejarah Indonesia, termasuk sejarah Ponorogo, dibentuk oleh dinamika global, organisasi transnasional, serta strategi kekuasaan yang kompleks. Sejarah lokal bukanlah cerita kecil, melainkan bagian integral dari sejarah dunia.
Penutup
Kusumo Yudho menempati posisi penting dalam sejarah kolonial Indonesia sebagai simpul yang menghubungkan aristokrasi Jawa, birokrasi kolonial, dan jaringan Freemasonry internasional. Membaca ulang sosok ini membantu kita keluar dari narasi hitam-putih dan memahami kolonialisme sebagai sistem yang bekerja melalui banyak lapisan.
Dengan demikian, membicarakan Kusumo Yudho secara terbuka dan akademik bukanlah upaya membuka luka lama, melainkan langkah penting untuk membangun kesadaran sejarah yang lebih jujur, kritis, dan matang.
Catatan
Artikel ini disusun berdasarkan kajian historiografi kolonial, khususnya karya Th. Stevens, Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764–1962 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), halaman 312–313; arsip Tarekat di Den Haag (Daftar Anggota Loge Agung Provinsial Hindia Belanda 1942); serta karya Cees Fasseur, De Indologen: Ambtenaren voor de Oost 1825–1950 (Amsterdam: Bert Bakker, 1993), halaman 384.
Tentang Penulis
Sri Widagdo Purwo Ardyasworo adalah mahasiswa program doktoral Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Semarang. Penelitiannya berfokus pada historiografi kebudayaan, khususnya transformasi figur warok dan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO.
