Evi Dwitasari: “Evaluasi KPK Jadi Warning Positif Agar Pemerintahan Ponorogo Makin Baik”
Dalam wawancara Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Evi Dwitasari, menegaskan dukungan penuh Fraksi PDIP terhadap hasil evaluasi KPK yang dinilai penting untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
PONOROGO — wartakotakita.com - Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Evi Dwitasari, S.Sos., menilai hasil pemantauan dan evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tata kelola Pemerintah Kabupaten Ponorogo merupakan langkah positif untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
Hal ini disampaikan Evi dalam wawancara usai menghadiri kegiatan penyampaian hasil evaluasi KPK yang digelar di Aula Bapperida Ponorogo, Kamis pagi (6/11/2025).
“Tadi itu sebenarnya kami dari DPRD diundang oleh Pak Bupati terkait penyampaian hasil evaluasi pemantauan dari KPK. Jadi, bukan rapat internal, tapi forum penting untuk mendengarkan hasil pemantauan terhadap tata kelola pemerintah daerah,” jelas Evi membuka perbincangan.
Ketika ditanya mengenai kendala atau catatan yang disampaikan dalam forum, Evi menyebut bahwa evaluasi tersebut tidak menunjukkan masalah besar, melainkan bersifat pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.
“Sebenarnya kalau kendala enggak ada. Namanya evaluasi, jadi kemarin APBD 2024–2025 ini dievaluasi. Dikasih tahu mana yang salah, mana yang harus dijalankan. Harapannya tahun 2026 tidak terjadi lagi,” ujarnya.
 |
| Foto : Suasana Rapat Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi KPK terkait Tata Kelola Pemkab di Aula Bapperida Ponorogo |
Menurut Evi, KPK memberikan warning atau peringatan dini agar penyelenggaraan pemerintahan di Ponorogo semakin tertib, efisien, dan akuntabel.
“Ini bagus, artinya untuk tata kelola pemerintahan ke depan akan lebih baik. Kita tahu sekarang mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan, Evi menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko.
“Fraksi PDIP tentu mendukung. Ya harus, jelas. Karena ini demi kebaikan bersama, bukan hanya untuk eksekutif, tapi juga untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD,” tegasnya.
Evi menutup wawancara dengan pesan bahwa hasil evaluasi KPK harus ditindaklanjuti secara konkret, bukan sekadar seremonial.
“Kami berharap setiap catatan dari KPK benar-benar dijadikan acuan. DPRD siap mengawal agar rekomendasi itu dijalankan demi pemerintahan Ponorogo yang bersih dan dipercaya rakyat,” pungkasnya. (wartakotakita.com)
