Mutasi 138 ASN Resmi Berlaku, Lisdyarita Pastikan Pemerintahan Ponorogo Tetap Stabil

WARTA KOTA KITA - PONOROGO - Satu pekan terakhir, suasana birokrasi di Kabupaten Ponorogo terasa seperti menahan napas. Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru saja dimutasi oleh Bupati Sugiri Sancoko mendadak diliputi ketidakpastian setelah sang bupati terjaring OTT KPK hanya beberapa jam usai menandatangani Surat Keputusan (SK). Di koridor-koridor kantor pemerintahan, banyak yang bertanya-tanya: Apakah mereka tetap sah menduduki jabatan baru?

Ketegangan itu akhirnya terurai. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memastikan bahwa mutasi 138 pejabat tetap sah dan berlaku, setelah melalui rangkaian konsultasi intens dengan Gubernur Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Keputusan ini bukan lahir dalam semalam. Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita, yang kini memegang kendali pemerintahan, memilih langkah paling aman: berhati-hati, teliti, dan memastikan setiap keputusan punya pijakan hukum kuat.

Hati-Hati di Tengah Badai

Lisdyarita memahami betul bahwa sebagai Pelaksana Tugas, kewenangannya terbatas. Ia tidak ingin terburu-buru membatalkan atau melanjutkan mutasi tanpa rujukan yang jelas. Apalagi kebijakan tersebut menyangkut kelanjutan pelayanan publik dan stabilitas roda pemerintahan.

“Kami tidak bisa gegabah. Sebagai Plt kewenangan saya terbatas, sehingga perlu memastikan dulu kepada Gubernur Jawa Timur dan BKN,” tegasnya.

“Jika mutasi dianulir, prosesnya justru bisa menghambat jalannya pemerintahan karena penyelesaiannya bisa memakan waktu berbulan-bulan.” tambahnya. 

Foto : Pelantikan Mutasi 138 ASN pada 7 November 2025 lalu.

Setelah konsultasi resmi, jawabannya jelas: mutasi sah dan harus dilaksanakan sesuai SK 7 November 2025. Dengan itu, seratus lebih pejabat segera menempati kursi baru masing-masing, mengakhiri situasi menggantung yang membuat banyak ASN resah.

Mengamankan Stabilitas di Masa Transisi

Di balik pengesahan mutasi ini, tersimpan misi besar: menjaga agar mesin pemerintahan tetap berjalan, meski daerah sedang menghadapi badai politik. Bagi Lisdyarita, kepastian jabatan ASN bukan hanya soal administrasi, tetapi soal memastikan pembangunan tidak tersendat dan layanan publik tetap mengalir.

Keputusan ini pun memberi napas lega kepada para pejabat yang selama beberapa hari terakhir berada di persimpangan antara kekhawatiran dan kewajiban bekerja.

Dengan mutasi resmi dinyatakan sah, Ponorogo kini melangkah kembali dalam jalur stabilitas meski perjalanan ke depan masih penuh tantangan.(wartakotakita/eh)