Penyusunan APBD Ponorogo 2026 Senilai Rp2,2 Triliun Dioptimalkan, Ketua DPRD Targetkan Penetapan Sebelum Akhir Tahun Anggaran
 |
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ponorogo Dengan Agenda Penyampaian Bupati Ponorogo terhadap Nota Keuangan Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2026. |
Pembahasan APBD Ponorogo 2026 dimulai, turun Rp261 miliar usai penyesuaian pusat. Lisdyarita sampaikan nota pengantar, Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., targetkan selesai sebelum akhir November.
WARTA KOTA KITA - Ponorogo - Suasana ruang rapat paripurna DPRD Ponorogo terasa lebih padat dari biasanya, Rabu (19/11/2025). Di tengah dinamika fiskal nasional yang ikut memengaruhi daerah, Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi memasuki fase krusial penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Pada momentum inilah Plt. Bupati Ponorogo, Hj. Lisdyarita, S.H., membacakan nota pengantar rancangan APBD 2026 di hadapan para wakil rakyat.
 |
| Foto : Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., saat pimpin rapat paripurna |
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, S.H., M.Si., yang menegaskan bahwa penyampaian nota pengantar merupakan pintu masuk rangkaian pembahasan intensif antara eksekutif dan legislatif.
“Dengan penyampaian nota pengantar ini, maka kita resmi memasuki jadwal pembahasan APBD 2026. Harapannya, tidak sampai habis bulan November agar pembahasan bisa selesai satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir,” ujar Dwi Agus saat ditemui usai rapat.
Perubahan Anggaran Mencolok: Turun Rp261 Miliar
Dwi Agus mengungkapkan, rancangan APBD 2026 mengalami perubahan signifikan dibandingkan draf awal yang disusun 12 September lalu. Semula tercatat sebesar Rp2,5 triliun, namun setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Keuangan mengenai pengurangan transfer pusat ke daerah dan penyesuaian Dana Penghasilan Tetap (DPHTP), anggaran harus direvisi.
“Ada pengurangan sekitar Rp261 miliar, sehingga struktur APBD 2026 berubah dan perlu ditindaklanjuti melalui Pemandangan Umum (PU) fraksi-fraksi,” jelasnya.
Dalam draf terbaru, total APBD 2026 Ponorogo menjadi sekitar Rp2,239 triliun, dengan rincian:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp524 miliar
- Transfer pusat: sekitar Rp1,7 triliun
- Belanja operasional: Rp1,6 triliun
- Belanja modal: Rp108 miliar
- Belanja Tak Terduga (BTT): Rp5 miliar
Angka-angka ini menjadi perhatian serius karena mencerminkan tekanan fiskal yang turut dirasakan banyak daerah akibat kebijakan nasional.
 |
| Foto : Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita saat Rapat Paripurna DPRD Ponorogo |
Lisdyarita Tegaskan Kepatuhan Regulasi
Dalam penyampaiannya, Plt. Bupati Lisdyarita menekankan bahwa seluruh proses penyusunan APBD 2026 berlandaskan regulasi, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia mengutip isi pasal 4 ayat 1 yang menegaskan bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD lengkap dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
“Salah satu dokumen pendukung dalam Raperda APBD ini adalah nota keuangan yang disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi keuangan daerah, serta penjelasan mengenai rancangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah tahun 2026,” terang Lisdyarita.
Agenda Krusial Menjelang Akhir Tahun
Dengan jadwal yang cukup ketat dan dinamika fiskal yang cepat berubah, pembahasan APBD 2026 diprediksi menjadi salah satu agenda paling strategis menjelang tutup tahun. Pemkab dan DPRD dituntut bergerak cepat agar penetapan anggaran tidak molor.
Ruang rapat paripurna akhirnya ditutup dengan optimisme bahwa pembahasan dapat berjalan efektif, dan Ponorogo bisa memasuki tahun 2026 dengan rencana anggaran yang matang dan responsif terhadap tantangan ekonomi. (Wartakotakita/EH)
